TANGERANG – Pemerintah Kota Tangerang Selatan kembali menjadi sorotan setelah mengalokasikan anggaran hampir Rp20 miliar untuk sewa kendaraan dinas pada tahun anggaran 2026.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan atau RUP LPSE Kota Tangerang Selatan, anggaran sewa kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah tercatat mencapai Rp19.953.672.920. Anggaran tersebut disebut naik dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka Rp17.885.768.692.
Kepala Bagian Umum Setda Kota Tangsel, Herman Susilo, mengatakan kendaraan tersebut disewa untuk kebutuhan operasional pemerintah selama satu tahun.
“Untuk 194 unit selama satu tahun,” ujar Herman kepada Kompas.com, Rabu (8/7/2026).
Ratusan mobil dinas itu disebut digunakan untuk menunjang mobilitas hampir seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD, termasuk kecamatan hingga kelurahan. Jenis kendaraan yang disewa pun beragam, mulai dari Toyota Innova Zenix, Mitsubishi Xpander, Hyundai, hingga Toyota Avanza.
Pemkot Tangsel mengklaim skema sewa kendaraan dinas ini dipilih karena dianggap lebih efisien dibanding membeli kendaraan baru. Pasalnya, biaya perawatan hingga asuransi tidak lagi dibebankan langsung kepada pemerintah daerah.
“Pertimbangannya untuk efisiensi spare part, perawatan, asuransi, jadi kita saat sewa tidak lagi menganggarkan biaya perawatan,” kata Herman.
Dengan skema tersebut, biaya perawatan kendaraan menjadi tanggung jawab pihak penyedia jasa sewa. Sementara besaran tarif sewa setiap kendaraan disebut tidak sama, karena menyesuaikan jenis dan kebutuhan unit yang digunakan.
Kebijakan sewa mobil dinas ini disebut sudah berjalan sejak 2023. Namun, kenaikan anggaran pada 2026 membuat publik kembali menyoroti urgensi penggunaan anggaran hampir Rp20 miliar tersebut, terutama di tengah berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat yang juga memerlukan perhatian pemerintah.
Hingga kini, rincian detail mengenai pembagian kendaraan untuk masing-masing OPD, nilai sewa per unit, serta penyedia jasa yang terlibat masih menjadi bagian yang patut dibuka secara transparan kepada publik. (*)
