Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin.
Soal adanya pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang terkena OTT, Purbaya mengatakan bahwa masalah tersebut harus ditindak secara hukum.
“Ya, biar aja kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau memang orang Pajak, Bea Cukai , yang masalah ya harus ditindak secara hukum, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang ada,” kata Purbaya di DPR Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Meski demikian, pihaknya tetap akan memberikan pendampingan. Dia juga mengatakan, tidak akan memberikan intervensi hukum.
“Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan,” katanya.
“Tapi tidak dalam intervensi hukum. Itu kira-kira. Kita temenin aja sampai prosesnya selesai,” imbuhnya.
Terkait hal itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto sebelumnya membenarkan adanya OTT di Kalimantan Selatan. Fitroh menjelaskan OTT dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin. Namun dia belum bisa merinci perihal jumlah pihak yang diamankan.
“KPP Banjarmasin,” jelas Fitroh.
(Syf)
